SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SMAN/SKH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

img

Pemprov Banten Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Lembaga Pendidikan

 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten melaksanakan sosialisasi keterbukaan informasi di lingkungan SMAN/SMKN/SKH Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kegiatan yang bertema Keterbukaan Informasi Publik Merupakan Hak Warga Negara dilaksanakan di Aula SMAN 2 Rangkasbitung Lebak, Selasa (23/4/2019)

Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di Kabupaten Lebak Sirojudin mengungkapkan ketika informasi tidak sesuai apa yang diharapkan maka bertabayyunlah. Dengan cukup maraknya berita hoaks saat ini, kita harus bijak dalam mendapatkan atau pun menshare informasi. Setiap informasi harus diverifikasi kebenaran dan keakuratan nya.

Dalam keterbukaan informasi, tidak semuanya harus diketahui publik. Sesuai dengan informasi publik yang dikecualikan, pasal 17 tahun 2008 (Tentang KIP), ada hal-hal tertentu yang tidak harus menjadi konsumsi publik.

KIP telah memiliki aturan vexatious regueust, pengaturan penanganan permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan itikad baik. Ketua Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan Keputusan Nomor 01/KEP/KIP/2018 tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Keputusan itu berdasarkan pada Peraturan KI nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Seperti diungkap Komisioner Komisi Informasi. Provinsi Banten Achmad Nashrudin, badan publik memiliki tiga hak dalam pengelolaan informasi.  Antara lain:

Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, serta informasi publik yang diminta belum dikuasai atau dikokumentasikan.

Sementara itu sesuai dengan pasal 7 UU 14/2008, dalam mengelola informasi badan publik memiliki kewajiban:

Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.

Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien.

Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Berdasarkan pasal 4 dalam Perki 1/2010, kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi, antara lain:

Menyediakan dan memberikan Informasi publik sebagaimana diatur di dalam peraturan ini.

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi publik secara baik dan efisien.

Menetapkan peraturan mengenai Standar Prosedur Operasional(SOP) layanan Informasi Publik.

Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh Informasi publik yang dikelola.

Menunjukkan dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya.

Sementara itu menurut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, seperti yang dibacakan Dadi Supriadi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Banten, definisi Informasi Publik berdasarkan UU KIP adalah  informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelengga dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam vexatious regueust, Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan itikad baik. Seperti:  melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan, melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa, dan melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar proses penyelesaian sengketa.

Yang harus dilakukan badan publik dalam menghadapi vexatious regueust adalah mengikuti petunjuk UU secara administrasi, waktu dan perilaku pelayanan. Jika informasi yang diminta adalah informasi publik yang terbuka, apalagi yang wajib diumumkan maka penuhi haknya sesuai UU. Komisi Informasi akan mempertimbangkan apakah vexatious regueust berdasarkan bukti yang dibawa Badan Publik dan Perki 1/2013. Pasal 4 ayat (3).

TAGS :