Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi Banten terkait dana bantuan keuangan dari Gubernur (Pemprov) kepada pemerintah desa s

img

Hal ini disampaikan Wakil Gubermur (Wagub) Banten Andika Hazrumy saat menghadiri Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten dan Rapat Koordinasi Perkembangan Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Pandeglang. Bertempat Balai Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Provinsi Banten, Pandeglang. Selasa, (29/1/2019)

 

“Nilainya sekarang Rp 50 juta dulu. Tahun depan kalau hasilnya bagus, komitmen Gubernur bersama saya akan menaikkan menjadi Rp 100 juta. Asalkan hasil programnya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” ungkap Wagub Banten.

 

Konsep pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pemprov Banten telah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017-2022. Dalam program prioritas, diantaranya memprioritaskan program P3MD untuk memajukan wilayah pedesaan yang ada di Provinsi Banten.

 

"Dari konsep RPJMD Pemprov Banten yang bersinergi dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang, terkait dengan penguatan pertumbuhan perekonomian di wilayah pedesaan melalui program P3MD. Setelah nantinya memiliki desa yang sudah mandiri tentunya kita memiliki peta wilayah pedesaan yang kuat, baik dari sektor insfrastruktur, pelayanan publiknya, fasilitas pemberdayaan masyarakatnya itu nanti akan berdampak kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di Kabupaten Pandeglang maupun secara keseluruhan di Provinsi Banten,” jelasnya.

 

Dalam kaitan pengembangan wilayah pedesaan, Pemprov Banten memprioritaskan pengembangan dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Dari desa berkembang menjadi desa yang mandiri. Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemprov Banten maupun Pemkab Pandeglang berkesinambungan untuk menguatkan pembangunan yang ada di wilayah pedesaan.

 

"Dengan bantuan keuangan yang telah dialokasikan, minimal fasilitas pelayanan yang ada di Provinsi Banten umumnya dan khususnya Kabupaten Pandeglang kedepannya akan lebih baik lagi,” harap Wagub Banten.

 

Wagub Banten mengingatkan dalam pengeloalaan dana bantuan keuangan harus sesuai dengan aturan dan Standar Operasinal Prosedurnya yang berlaku. Kepala desa dituntut hasil pembangunan yang diberikan pemerintah. Baik dari Pemerintah Pusat, Pemprov Banten maupun Pemkab Pandeglang.

 

"Oleh karena itu harus mengefektifkan program yang telah diberikan," tegas Wagub Banten.

 

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Ferry Hasanudin mengatakan, tahun ini khusus untuk Kabupaten Pandeglang ada dana tambahan anggaran.

 

"Saya berharap para kepala desa dengan tambahan anggaran tersebut agar peruntukan dana tersebut jelas untuk kegiatan apa. Serta dana bantuan keuangan tersebut bisa dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan sasaran dari Pemerintah Provinsi. Dimana tujuan akhirnya untuk kepentingan masyarakat. Untuk pemberdayaan ekonomi. Sebaiknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ditumbuh kembangkan lagi agar mencari sektor-sektor usaha yang berpotensi dalam penguatan perekonomian di pedesaan," tutur Sekda Kabupaten Pandeglang.

 

“Demi kenyamanan lakukan tugas atau pengunaan dana bantuan keuangan ini sesuai aturan yang ada,” tegasnya.

 

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Banten Enong Suhaeti yang juga sebagai panitia pelaksana kegiatan mengungkapkan, maksud dilaksanakan sosialisasi ini adalah memberikan informasi kepada Pemerintah Desa tentang rencana Pemerintahan Provinsi (Pemprov) yang akan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten. Yang bertujuan agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan, mulai dari pengajuan proposal, proses pencairan, penggunaan bantuan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan baik dan benar serta mengacu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) yang ada.

 

"Sehingga hasil yang diharapkan dapat membangun bagi kepala desa dan aparatur desa dalam tugas mengelola bantuan keuangan desa. Agar dalam pembangunan bantuan keuangan desa tertib secara adminitrasi dan tidak melakukan penyimpangan,” jelasnya.

 

Dasar hukum Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten  berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; serta, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2019.

 

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Pandeglang, Ketua APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Provinsi Banten, 326 Kepala Desa serta 163 Pendamping Desa se-Kabupaten Pandeglang.

TAGS :