Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019

img

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019

 

Gubernur Banten Wahidin Halim yang juga didampingi Wakil Gubernur Andika Hazrumy turut hadir Sekretaris Daerah Ranta Suharta secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019 di Horison Ultima Ratu Jl. KH. Abdul Hadi no.66 Serang Banten Selasa (10/4/18)

dalam sambutannya WH mengatakan:

Mengingatkan perlunya rekonsiliasi dan koordinasi pemerintahan di tingkat bawah dimulai dari desa, kelurahan,kecamatan, kabupaten serta kota. dari tahun ke tahun perencanaan sering kali hilang apa yang sudah didiskusikan dari bawah . Begitu juga menjadi kesepakatan kita di tingkat provinsi ketika dibawa ke tingkat pusat  ketika rekonsiliasi dan koordinasi hilang.

Musrenbang dan RKPD tahun 2019  harus memberikan manfaat serta memikirkan tentang banten hari ini dan banten yang akan datang. kita harus bisa memahami dan merasakan tentang denyut nadi masyarakat apa yang menjadi keinginan, aspirasi serta hajat bagi masyarakat. sehingga apa yang kita lakukan nanti betul-betul memenuhi hasrat dan keinginan masyarakat.

Terkait serbuan para pencari kerja dari luar provinsi mengakibatkan persaingan bagi pencari kerja asal provinsi Banten sendiri yang kurang mampu bersaing sehingga meningkatkannya angka pengangguran. Pengangguran terbuka saat ini 9,9% meskipun saat ini telah ada 14ribu industri tapi tetap belum mampu memecahkan masalah. Pengangguran terbuka terjadi karena tidak ketersediaannya industri yang sesuai dengan keterampilan masyarakat disamping juga ada ketidak sungguhan dari para pencari kerja untuk membangun keterampilannya.

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum cukup memberikan kontribusi terhadap angka pengangguran karena lulusannya tidak menyediakan, tidak memasok tenaga-tenaga trampil, ini menjadi masalah akut.

keterbatasan tenaga pengajar, keterbatasan fasilitas yang membuat mereka tidak berdaya untuk meningkatkan kemampuan keterampilan. untuk itu belum lama ini Wakil Gubernur Banten bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia mengambil langkah strategis kebijakan-kebijakan pemerintah pusat berupaya agar terhubungnya antara pendidikan dan industri (link and match). kita berharap kepada pemerintah pusat dengan upaya meningkatkan kualitas sekolah melahirkan tenaga-tenaga banten yang berkualitas sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Hasil dari survei BPS bahwa sektor pertanian relatif merangkak naik upah tenaga kerja harian dari hasil pertanian kisarannya Rp 58.000,- sementara upah tenaga kerja industri setiap pabrik sudah diatas Rp. 3.000.000,- yang tadinya kita berharap sektor pertanian menjadi sektor utama dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang sekarang 5,59% mereka lari dari sektor pertanian untuk bekerja di industri atau pabrik. Sementara pabrik-pabrik yang ada  terutama tekstil uang bisa menampung pengangguran karena persoalan upah yang cukup besar dibanten mereka pindah ke provinsi lain terutama jawa barat dan jawa timur karena upah disana cukup dengan Rp.1.200.000,-.

persoalan kedepan bagaimana kita menumbuhkan kreativitas meningkatkan keterampilan dan kemampuan oleh karena itu pemerintah provinsi sepakat dengan DPRD Provinsi Banten 2018 mengenai program percepatan pembangunan infrastruktur. meskipun dalam pelaksanaan mengalami beberapa kendala diantaranya kesiapan aparatur dalam menyiapkan pertumbuhan ekonomi terencana termasuk juga membangun komunikasi dengan para petani, para pengusaha memang memerlukan waktu. Hal ini mengakibatkan perlambatan atau tidak tercapainya progres karena memerlukan waktu sehingga penyerapan pada periode pertama cukup rendah yakni 12% - 13% namun ada kendala lain yakni sistem non tunai karena tidak bisa kita serap dalam waktu yang lebih singkat. Kalaulah Gubernur dan Wakil Gubernur bersama DPRD sudah bisa membangun dan menyelesaikan 169 dalam dua atau tiga tahun ini maka kedepan kita harus mendorong membantu kita dan kabupaten untuk menyelesaikan program infrastruktur yang ada di kota dan kabupaten itu sendiri.

Pemerintah provinsi juga menyediakan Bantuan Operasional Siswa (BOS) karena itu pendidikan gratis sudah dilaksanakan dan kesejahteraan para pengajarnya menjadi tanggung jawab provinsi, perbaikan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, tentang pelayanan kesehatan pihaknya segera merealisasikan program berobat gratis untuk jutaan warga miskin, dengan bertujuan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di tiap rumah sakit dibanten serta penanggulangan penyakit terhadap masyarakat. Pemerintah harus hadir  membela kepentingan masyarakat secara menyeluruh, imbuhnya.

TAGS :